MUI Jatim Serukan Takmir Masjid Nobar Film G30S/PKI

Related Articles

MUI Jatim: KH Hasyim Muzadi Tempatkan Nilai Agama dan Negara secara Proporsional

10 September 2020

MUIJATIM.COM – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur mendukung penuh kebijakan Panglima TNI untuk nonton bareng (nobar) film G30S/PKI.

“Ini perlu. Bukan berarti untuk menghembuskan kebencian, tetapi untuk mengingatkan generasi penerus terhadap masa lalu yang kelam yaitu, tragedi pemberontakan komunis atau dikenal G30S/PKI. Dengan begitu tidak terulang di kemudian hari,” demikian seruan MUI Jatim yang ditandatangan Ketua Umum KH Abdusshomad Buchori dan H Ainul Yaqin, M Si, Apt, Selasa (26/9/2017).

Apalagi faktanya, film ini sudah lama tak ditayangkan. Ada kekhawatiran generasi penurus bangsa ini, mengalami distorsi sejarah.

Untuk itu, MUI Jatim menyerukan kepada seluruh pengurus MUI Daerah Kabupaten, pimpinan Ormas Islam, bahkan Takmir Masjid untuk menggelar nobar film G30S/PKI.

“Ini sesuai dengan Ketetapan MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Organisasi ini terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan itu masih berlaku,” lanjut H Ainul Yaqin.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyerukan kepada anggotanya untuk nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.

Kebijakan ini mendapat banyak tanggapan.  Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpendapat siapapun boleh menonton film Pengkhianatan G30S/PKI tanpa harus ada paksaan.

Menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo acara ini tidak ada paksaan dan tidak ada yang terpaksa. Kegiatan sudah terlaksana dan tak ada yang merasa dipaksa.

“Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan,” kata Gatot usai acara pertemuan dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Gatot menambahkan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang.

“Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok,” ujarnya.

Sekedar diketahui, dukungan terhadap kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo it uterus mengalir. Ini lantaran sejumlah pihak yakin, bahwa, belakangan ada yang berusaha membangkitkan kembali komunis di Indonesia. (Duta)